Pada pelaku residivis pengulang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan undang-undang perlindungan anak nomer 23 tahun 2002 Jo. Undang undang nomer 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
Visum et repertum merupakan salah satu bukti dalam bentuk surat yang dikeluarkan oleh dokter ahli forensik.
Undang-Undang ketenagakerjaan merupakan peraturan yang mengatur berbagai hal terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia, Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu Landasan, asas dan Tujuan Pembangunan.
Alokasi Dana Desa yang rutin diberikan Pemerintah usat keseluruhan desa memang rentang terjadi tindak pidana korupsi, hal ini berdasarkan pemberitaan yang sering kita dengar bahwa telah banyak kepala desa.
Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan penelitian hukum normative ( normative legal research ) yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif yuridis.
Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif, yaitu penulis melakukan penulisan penelitian hukum kepustakaan yang dilakkan dengan cara meneliti bahan - bahan pustaka atau data sekunder.
Permasalahan mengenai pelanggaran hak Cipta ini tentu saja cukup meresahkan dan tidak hanya terjadi di Indonesia tidak terkecuali di daerah daerah kecil seperti di indramayu.
Mediasi merupakan suatu mekanisme baru yang digunakan dalam menyeselaikan sengketa disharmoni perundang-undangan . Kewenangan tersebut dimiliki oleh Kementrian Hukum Nomor 2 tahun 2019.
Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tindak pidana yang sangat kompleks sehingga sangat sulit diberantas.dalam kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang biasanya tidak hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja namun lebih dari satu bidang kehidupan.
Bahwa sebelum UU PSK dibuat, perlindungan terhadap saksi dan korban dilaksanakan menurut KUHP. Pengaturan dalam KUHP bersifat sangat umum sehingga perlindungan terhadap sakasi dan koraban sering tidak memadai rasa keadialan terhadap sakasi dan korban.