Filter by
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF ALIH PUNGSI RUMAH HUNIAN MENJADI RUMAH KOS DI KABUP…
Akhir-akhir ini di indramayu khususnya di daerah perkotaan banyak rumah hunian yang berpungsi ganda sebagai rumah kos-kosan namun tidak dibarengi dengan izin pemilmpahan rumah hunian kepada kos-kosan, hal ini menjadi sebuah polemik bagi masyarakat yang akanmelimpahkan rumah hunian menjadi kos kosan haruslah sesuai ijin melalui mekanisme dan instrumen aturan yang berlaku.
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- v, 73 hlm., 210x297 mm
- Series Title
- SKRIPSI 74201
- Call Number
- 1
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKKUM HAK CIPTA MOTIF BATIK TRUSMI DIHUBUNGKAN…
Bangsa indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Batik merupakan salah satu produk budaya indonesia, yang dibangun dengan pandangan dasar artistik yang berkembang sesuai dengan tuntunan jaman . Mengingat batik memiliki potensi yang besar tentunya diperlukan perlindungan hak kekayaan intelektual dibidang hak cipta.
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- v, 102 hlm., 210x297 mm
- Series Title
- SKRIPSI 74201
- Call Number
- 1
KEDUDUKAN PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM MENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI …
Perjanjian ektradisi meberi kemudahan kepada negara-negara yang memiliki perjanjian, dimana perjanjian tersebut untuk menindak,menangkap, dan mengadili pelaku kejahatan di suatu negara yang melarikan diri kenegara lain diluar yuridiksi nasional.
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 89 hlm., 210x297 mm
- Series Title
- SKRIPSI 74201
- Call Number
- 1
ANALISA YURIDIS MENGENAI TIDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK DIHUBUNGKAN PUTU…
Penerapan hukum positif indonesia serta penerapan asas legalitas pada perkara tindak pidana pemalsuan akta otentik yang di hubungkan pada putusan mahkamah agung nomor 665 k/pid/2013 dengan amar putusan sertamenyuruh memalsukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik di dasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan baik keterangan saksi,keterangan terdakwa dan alat alat bukti yang sah.
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 111 hlm., 210x297 mm
- Series Title
- SKRIPSI 74201
- Call Number
- 1
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR KLAIN NASABAH PT BUMIPU…
Kebijakan pemerintah melalui keputusan memtri keuangan nomor 422/kmk.06/2003 tahun 2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahan reasuransi dalam hal ini memberi suatu jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi tertanggung.
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- vii, 100 hlm., 210x297 mm
- Series Title
- SKRIPSI 74201
- Call Number
- 1
TINJAUAN YURIDIS KONSEKUENSI PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN …
Semakin berkembangnya kebudayaan manusia serta semakin janggihnya dunia teknologi dewasa ini, tidak menjamin kemajuan tersebut akn semakin meningkatkan kesadaran hukum bagi setiap manusia khususnya di indonesia hal ini terbukti masih sering kita mendengar seseorang melakukan perkawinan di bawah tangan yang kemudian seenaknya saja kawin tampa mau bertanggung jawab terhadap istrinya yang pertam…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- v, 77 hlm., 210x297 mm
- Series Title
- SKRIPSI 74201
- Call Number
- 1
IMPLEMENTASI PUTUSAN VERZET ATAS PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAY…
Perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangt kuat ataumithaqan ghalidian dalam agama islam disebut juga perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang dan laki laki dan perempuan guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak,dengan dasar sukarela dan keridloan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagin hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan keten…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- vi, 103 hlm., 210x297 mm
- Series Title
- SKRIPSI 74201
- Call Number
- 1
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MENGHENTIKAN PENYIDIK…
Wewenang kepolisian dalam pasal 15 ayat (1) dalam undang-undang nomor tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara republik indonesia (pasal 4). Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf b memperluas kewenangan pejabat polisi republik indonesia.
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 72 hlm., 210x297 mm
- Series Title
- SKRIPSI 74201
- Call Number
- 1
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILA…
TIDAK ADA ABSTRAK
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ..., v, 74 hlm., 210x297 mm
- Series Title
- SKRIPSI 74201
- Call Number
- 1
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG NO;149/PID.B/2…
Memberikan keterangan palsu di persidangan.pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya tingkat perbuatan memberikan keterangan palsu yang meningkat dikalangan masyarakat.adapun landasan yuridis mengenai judul penulisan ini tidak lain berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana yakni pasal 242 tentang bemberikan keterang palsu tersebut merupakan kepastian hukum secara konstitusi tertulis…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 75 hlm., 210x297 mm
- Series Title
- SKRIPSI 74201
- Call Number
- 1
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography