Negara kesatuan republik indonesia merupakan negara hukum . Arti yang terkandung sebagai negara hukum adalah bahwa dalam penyelengaraan suatu negara dan pemerintahan serta dalam penyelesai masalah dalam suatu masyarakat hrus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.
Surat dakwaan dalam proses pidana adalah unsur hukum bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan persidangan, ia merupalan pedoman bagi proses pembuktian oleh jaksa penuntut umum yang berlanjut dengan surat tuntutan dan merupakan dasar bagi terdakwa dari kedua tahapan tersebut hakim akan menyatakan pendapat tentang kasus yang diperiksa.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti data skunder sebagai bahan dasar menelti, kemudian melakukan suatu analisis terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literaturyang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti tentang remisi tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
Janinan dalam perjanjian hutang piutang diberikan debitur kepada kreditur untuk menjamin suatu hutang.khusus jaminan berupa benda tidak bergerak seperti tanah, amka dapat digunakan sebagai jaminan.
Lembaga manajemen kolektif berdasrkan ketentuan pasal 1 angka 22 undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta berhak mengelola hak ekonomi cipta.
Jika merujuk pada pasal 312 uu LLAJ maka setiap orang yng mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melapor kecelakaan lalu lintas sebagaimana pasal 231 ayat 1 tanpa alasan yang patut didenda dengan penjara 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00.
Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan termasuk dalam kategori kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan lintas negara yang menyebabkan penyebaran kejahatan narkotika.
Peneliti pada dasarnya dilatarbelakangi oleh suatu gugatan perceraian di pengadilan.
Pada dasarnya, pembentukan daerah dapt berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersanding atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagimana penerapan business judgement rule oleh direksi yang menjalanjan suatu fungsi kepengurusan sebuah perseroan dan perlindungan hukum terhadap direksi dalam pengurusan perusahaan.