Perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangt kuat ataumithaqan ghalidian dalam agama islam disebut juga perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang dan laki laki dan perempuan guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak,dengan dasar sukarela dan keridloan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagin hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan keten…
Wewenang kepolisian dalam pasal 15 ayat (1) dalam undang-undang nomor tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara republik indonesia (pasal 4). Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf b memperluas kewenangan pejabat polisi republik indonesia.
TIDAK ADA ABSTRAK
Memberikan keterangan palsu di persidangan.pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya tingkat perbuatan memberikan keterangan palsu yang meningkat dikalangan masyarakat.adapun landasan yuridis mengenai judul penulisan ini tidak lain berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana yakni pasal 242 tentang bemberikan keterang palsu tersebut merupakan kepastian hukum secara konstitusi tertulis…
Hukum acara pidana sebagai hukum pisitif yang berlaku di indonesia,diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana(KUHP).undang undang tersebut,merupakan pengganti hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam hent herziene inlandsch reglement(staatsblad tahun 1941 nomor44) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang…
pemerintah desa babadan kecamatan sindang kabupaten indramayu bersama kepala desa (kuwu) babadan melaksanakan lelang tanah aset desa berupa tanah bengkok dan tanah titisara
Dalam skripsi ini terdiri dari 2 (dua) sub masalah yakni (1) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara GugatanPenggugat Dalam Putusan No.5/PDT.G/PN.NJK. (2) Bagaimana Akibat Hukum Dari Putusan No.5/PDT.G/PN.NJK.
Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh, Sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak. Dalam upaya penyelesaian sengketa Lazada memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa dengan konsumen.
Peneliti menemukan bahwa penyebab korupsi yang paling dominan terdapat dalam diri pelaku, seperti adanya keinginan hidup mewah; keserakahan; kurangnya integritas diri; kurangnya pemahaman spiritual dan tidak konsisten dalam pengalaman ajaran agama koruptor. Peneliti merekomendasikan upaya pemberantasan tindak pidana dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam proses pendidikan,sosi…
Penelitian ini menyatakan bahwa tindak pidana 'kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati', pelaku di Pidana berdasarkan pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal tersebut.