Filter by
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PENJABAT NEGARA …
Belakangan ini marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak, penyebabnya beragam, mulai dari menulis di mailing list, meneruskan, memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian serta sederet tindakan lainnya penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial pada dasarnya telah di atur dalam pasar 45 Ayat (1) Undang-undang No …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- v, 77 hlm, 210x297 mm
- Series Title
- SKRIPSI 74201
- Call Number
- 1
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERANAN PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGO…
Kepolisian negara republik indonesia memilik fungsi masing-masing salah satunya adalah propam, dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang terjadi, seharusnya propam polri dapat menghindarkan diri dari kesan menerapkan asa imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan.
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 79 hlm, 210x297 mm
- Series Title
- SKRIPSI 74201
- Call Number
- 1
ANALISA HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI SAKSI KOR…
Bahwa sebelum UU PSK dibuat, perlindungan terhadap saksi dan korban dilaksanakan menurut KUHAP. Peengaturan dalam KUHAP bersifat sangat umum sehingga perlindungan terhadap saksi dan korban sering tidak memadai rasa keadilan terhadap pihak saksi dan korban.
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- v, 88 hlm, 210x297 mm
- Series Title
- SKRIPSI 74201
- Call Number
- 1
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN ADAT BOBOT DI MASYARAKAT DESA WARU, K…
Islam sebagai agama yang universal (rahmatan lil'alamin) memiliki sifat mudah beradaptasi untuk tumbuh di segala tempat dan waktu, salah satunya dalam perkawinan.
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- viii, 140 hlm, 210x297 mm
- Series Title
- SKRIPSI 74201
- Call Number
- 1
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN…
Kesehatan itu sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Jadi apabila terjadi tindak pidana dibidang kesehatan akan menyerang langsung masyarakat baik secara materil maupun immateril. Sehingga masyarakat tidak dapat melangsung-kan kehidupanya dengan baik.
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- vi, 92 hlm, 210x297 mm
- Series Title
- SKRIPSI 74201
- Call Number
- 1
PENANGANAN BARANG SITAAN NEGARA (BASAN) DAN BARANG RAMPASAN NEGARA (BARAN) YA…
Lahirnya rumah penyimpanan benda sitaan negara berdasarkan amanah kitab undang-undang hukum acara pidana, dimaksudkan untuk terciptanya suatu instansi yang berkompetensi untuk mengelola dan menyimpan benda sitaan.
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iii, 67 hlm, 210x297 mm
- Series Title
- SKRIPSI 74201
- Call Number
- 1
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIANA DEFACING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR …
Dimana dalam penelitian ini membahas mengenai dua sub masalah yaitu (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana mengubah tampilan web atau defacing berdasarkan pasal 49 JO. Pasal 33 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik; serta (2) bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putus…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 81 hlm, 210x297 mm
- Series Title
- SKRIPSI 74201
- Call Number
- 1
TINJAUAN YURIDIS HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN RINGAN DIHUBUNGKA…
Korban menurut pasal 1 butir 3 adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Penganiayaan adalah penyiksan yang artinya setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja hingga menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang hebat, baik jasmani dan rohani.
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 70 hlm, 210x297 mm
- Series Title
- SKRIPSI 74201
- Call Number
- 1
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PEMBORONGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABU…
Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian pemborongan antara pemerintah daerah kabupaten Subang dengan CV.Kalila Putra adalah sesuai ketentuan dalam pasal 1320 KUH perdata yaitu harus ada kata sepakat mereka yang mengikatkan diri, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab atau causa halal.
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- vii, 82 hlm, 210x297 mm
- Series Title
- SKRIPSI 74201
- Call Number
- 1
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM …
Surat dakwaan dalam proses pidana adalah dasar hukum bagi hakim dalam melakukukan pemeriksaan persidangan, ia merupakan pedoman bagi proses pembuktian oleh jaksa penuntut ilmu yang berlanjut dengan surat tuntutan dan merupakan dasar bagi terdakwa dari kedua tahapan tersebut hakim akan menyatakan kasus yang diperiksa.
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 86 hlm, 210x297 mm
- Series Title
- SKRIPSI 74201
- Call Number
- 1
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography