Tindak pidana aborsi diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, pembuktian terhadap masing-masing kedudukan pelaku dalam tindak pidana pengguguran kandungan adalah dengan salah satunya dilakukan dengan keyakinan hakim, hakim memiliki kekuasaaan yang besar dalam menentukan adanya perbuatan pidana atau tidak
Kedudukan seorang anak diluar kawin ditinjau dari hukum positif Indonesia, pada awalnya sebelum UU Nomor 1 tahun 1974 lahir kedudukan seorag anak diluar kawin diatur dalam KUH Perdata, dimana didalamnya diatur bahwa anak luar kawin dianggap sebagai anak sah jika kedua orang tuanya melakukan sebuah pengakuan yang dituangkan dalam sebuah akta.
Pada tataran penegakkan hukumnya ternyata mengalami hambatan dikarenakan ketidakjelasan perumusan delik dan sanksi serta pembuktian yang sulit.
Penerapan hukum terhadap para pelaku tindak pidana illegal fishing dilakukan oleh aparat keamanan terkait menggunakan Undang-undang No.45 th 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 th 2004 tentag Perikanan, dan juga tindakan berupa pengawasan melalui patroli laut dan tindakan tegas bagi pelaku illegal fishing baik lokal maupu nelayan asing
Model Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak yang terjadi di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dalam mematuhi ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada. Karena pemberian kompensasi ganti rugi terhadap anak sebagai korban kejahatan pencabulan bukan merupakan ciri dari hukum pidana dan tidak sesuai …
Upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian itu dapat dilakukan melalui upaya penal (sarana hukum pidana) maupun upaya non-penal (sarana diluar hukum pidana)
Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor Perkara 04/Pid.Sus.A/2016/PN.Idm. menyatakan terdakwa I dan II dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut berupa pembinaan dan keterampilan di Panti Rehabilitasi Marsudi Putra di Cileungsi Bogor dengan pidana masing-masing selama 6 (enam) bulan de…
Pemerintah Kabupaten Indramyu belum ada upaya menanggulangi pekerja anak sebagai nelayan meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak.
Perlindungan hukum yang diberikan Pemda Kabupaten Indramayu terhadap Situs Taman Wisata Banjar Indah belumlah optimal sebagaiman yang diharapkan.
Dalam pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kelihatannya kurang tepat karena memasukkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak hanya sebagai subsider bukan primer.