Dalam penelitian ini membahas mengenai dua sub masalah yaitu..1. bagaimana pelaksanaan penerbitan sertifikat hak guna bangunan di atas tanah hak milik dihubungkan dengan putusan pengadilan No.144/9/2020/PTUN/JKT.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti data skunder sebagai bahan dasar untuk meneliti Kemudian mengadakan penelusuran terhadap perturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Merupakan wajah dari sistem peradilan pidana. Sebagai tolok ukur keberhasilan peradilan pidana di indonesia di indonesia dan sebagai titik akhir dari muaranya seluruh tindak pidana ini mengakibatkan kelebihan hunian di seluruh lapas dan rutan di indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui memahami peraturan dan penerapan unsur unsur netralitas kepala desa dan pertimbagan majlis hakim dalam memberikan vonis tindak pemilihan bupati dan wakil bupati indramayu.
Negara kesatuan republik indonesia merupakan negara hukum . Arti yang terkandung sebagai negara hukum adalah bahwa dalam penyelengaraan suatu negara dan pemerintahan serta dalam penyelesai masalah dalam suatu masyarakat hrus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.
Dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi negara hukum itu dan pula penerapanya dalam situasi indonesia dewasa ini, menurut pendapat saya, kita dapat merumuskan kembali adanya prisip pokok negara hukum ( Rechstat) yang berlaku dizaman sekarang.
Sesuai dengan uu perkawinan, bahwa jika suami istri telah bercerai, maka kewajiban untuk megasuh dan merawat anaka-anak tetap kewajiban mereka yaitu suami istri.
Undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa baik laki-laki dan perempuan batas usia siap menikah berada pada umur 19 tahun.
Pada pelaku residivis pengulang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan undang-undang perlindungan anak nomer 23 tahun 2002 Jo. Undang undang nomer 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
Visum et repertum merupakan salah satu bukti dalam bentuk surat yang dikeluarkan oleh dokter ahli forensik.