Hasil penelitian menunjukan tujuan hukum tentang adanya isbat nikah merupakan solusi atas berlakunya Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan agar supaya perkawinan yang dilaksanakanya mendapatkan bukti secara autentik berupa kutipan akta nikah dan mendapatkan legalisasi baik secara Yuridis formal maupun dikalangan Masyarakat luas, Akta …
Penelitian yang dilakukan penulis tentang penerapan sanksi penyalahgunaan ijin tinggal Warga Negara Asing di Indonesia : (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan ijin keimigrasian. (2) Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian.
Penelitian yang dilakukan penulis tentang penggunaan angkutan terbuka untuk angkutan orang diperoleh hasil bahwa : tindakan diskresi dapat diberikan saat memiliki tiga faktor, pertama adanya keadaan memaksa, adanya kekosongan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum, etika dan disiplin. Selanjutnya penerapan pasal 137 UU LLAJ.
Dari hasil penelitian dan analisis tersebut dapatlah disimpulkan bahwa : pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan hukum positif sebagaimana yang tercantum dalam pasal 37 UU perkawinan kurang memberikan ketegasan secara unifikasi, karena disitu pembagiannya diserahkan kepada hukum (adat) nya masing-masing.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cuckup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk di laksanakan.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Peredaran Pil Pembesar Payudara Dikaitkan Dngan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat melalui sarana perlindungan hukum dapat di bedakan menjadi 2, yaitu: Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
yaitu mengenai terjadinya peralihan hak berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh penggugat/pemohon kasasi dihadapan Notaris, peralihan menurut pemohon kasasi terjadi karena adanya obyek sengketa milik penggugat/pemohon kasasi sebagai pembeli yang hanya berdasarkan bukti kwitansi pembelian dan peralihan tanah.
TIDAK ADA ABSTRAK
Skripsi ini mencari jawaban penerapan sistem pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana korupsi serta bagaimana seharusnya pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang tindak pidana korupsi agar dapat dilakuan secara optimal.
TIDAK ADA ABSTRAK