Islam sebagai agama yang universal (rahmatan lil'alamin) memiliki sifat mudah beradaptasi untuk tumbuh di segala tempat dan waktu, salah satunya dalam perkawinan.
Kesehatan itu sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Jadi apabila terjadi tindak pidana dibidang kesehatan akan menyerang langsung masyarakat baik secara materil maupun immateril. Sehingga masyarakat tidak dapat melangsung-kan kehidupanya dengan baik.
Lahirnya rumah penyimpanan benda sitaan negara berdasarkan amanah kitab undang-undang hukum acara pidana, dimaksudkan untuk terciptanya suatu instansi yang berkompetensi untuk mengelola dan menyimpan benda sitaan.
Dimana dalam penelitian ini membahas mengenai dua sub masalah yaitu (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana mengubah tampilan web atau defacing berdasarkan pasal 49 JO. Pasal 33 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik; serta (2) bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putus…
Korban menurut pasal 1 butir 3 adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Penganiayaan adalah penyiksan yang artinya setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja hingga menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang hebat, baik jasmani dan rohani.
Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian pemborongan antara pemerintah daerah kabupaten Subang dengan CV.Kalila Putra adalah sesuai ketentuan dalam pasal 1320 KUH perdata yaitu harus ada kata sepakat mereka yang mengikatkan diri, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab atau causa halal.
Surat dakwaan dalam proses pidana adalah dasar hukum bagi hakim dalam melakukukan pemeriksaan persidangan, ia merupakan pedoman bagi proses pembuktian oleh jaksa penuntut ilmu yang berlanjut dengan surat tuntutan dan merupakan dasar bagi terdakwa dari kedua tahapan tersebut hakim akan menyatakan kasus yang diperiksa.
Penelitian ini meneliti terkait satu kasus yang kental dengan alat bukti petunjuk yakni putusan pengadilan tinggi jakarta nomor:393/PID/2016/PT.DKI tahun 2017, pada kasus ini sebelumnya jaksa sudah pernah menolak bukti yang dihadirkan oleh pihak penyelidik polda metro jaya (Kepolisian daerah metropolitan jakarta raya).
tidak ada abstrak
Pasal 114 ayat (1) undang-undang narkotika diatas menunjukkan bahwa hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas.