Menelitik begitu pentingnya aspek perlindungan hasil karya atau cipta seni maka seharusnyalah pengaturan perlindungan terhadap seni hasil potret dapatlah diutamakan terkait perijinan edar yang harus tercantumkan dalam bentuk baku peraturan dan perjanjian antara para pihak.
Upah merupakan hak normatif bagi pekerja. Demi kesejahteraan pekerja, maka dibentuklah peraturan oleh pemerintah terkait upah minimum pekerja yang setiap tahunnya selalu dirubah menyesuaikan perekonomian di indonesia.
Perkawinan merupakan salah satu aktifitas manusia yang telah menjadi takdir Allah. Sebagai akifitas yang memiliki nilai ibadah, maka dalam proses perkawinan menurut hukum islam diterapkan beberapa aturan untuk mencapai keabsahan secara agama.
Anak sebagai pelaku tindak pidana Pelecehan Seksual. Dewasa ini, tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi. Salah satunya adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak.
tidak ada abstrak
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Arbitase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia di tinjau dari Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa (UUAAPS), terutama yang bersangkut paut mengenai kriteria sengketa yan diselesaikan diluar pengadilan melalui Badan Arbiirase Nasional Indonesia.
Rangkaian proses pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pencurian sering kali tersangka mengalami tindak kekerasan dan penganiayaan oleh oknum kepolisian, dengan alasan untuk memperlancar proses introgasi verbal dan mempermudah jalannya proses pemidanaan, akan tetapi sesungguhnya tersangka berhak untuk diperlakukan dengan baik sebab adanya asas praduga tak bersalah atau presumption of in…
Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internel yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menepuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.
Dalam penelitian ini membahas mengenai dua sub masalah yaitu ( 1) bagaimanakah kesesuaian hukum pidana material terhadap tindak pidana memilili senjata api rakitan tanpa ijin dihubungkan dengan undang-undang darurat republik indonesia.
Transaksi jual beli sayognya terdapat suatu perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli, kesepakatan antara dua belah pihak mengenai harga jual beli Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) adapun pembayaran pada tanggal 28 desember 2018, dengan uang muka sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sementara pembayaran pelunasan tanggal 3 januari 2020 sebesar Rp.600.000.000 (enam …