Berita hoax sekarang ini sedang marak tersebar di berbagai media.
Tujuan perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, namun dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan di antara keduanya, tidak ada lagi keharmonisan dan selalu ada pertengkaran terus menerus, hal terseut tida…
Penelitian yang berjudul "Implementasi politik hukum rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdes) oleh kepala desa kedokangabus kecamatan gabus wetan kabupaten indramayu dikaitkan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa". Penelitian ini membahas tentang permasalahan yang muncul di desa kedokangabus, dimana rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdes) harus sesuai dengan…
Pada Tahun 1979, Majelis Umum PBB membuat rumusan Konvensi Hak Anak (United Nations Convention on the Rights of the Child) dan akhirnya pada tanggal 20 November 1989 Konvensi Hak Anak mulai diberlakukan.
Badan Permusyawaratan Desa Merupakan Lembaga Perwakilan di tingkat desa yang salah satu fungsinya adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa sebagaimana telah diatur dalam pasal 55 Undang-Undang NOMOR 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007 TPPO Merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, ata penerimaan seseorang denganancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,pemalsuan, penipuan,penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain tersebut, baik yang d…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamat penulis mengenai tindak dilibatkannya Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu periode 2021-2026 dalam penyelengaraan pemerintah Kabupaten Indramayu.
Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan dalam pasal 2 bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dalam Kopilasi Hukum Islam juga pada Pasal 44 bahwa seseorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
Hak cipta adalah sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual HAK dalam arti luas termasuk Hak Milik Industri, sedangkan dalam arti Hak cipta Seni dan Budaya, sastra dan ilmu pengetahuan.
Hukum waris yang berlaku di indonesia ada tiga yakni : hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris perdata.