Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemngetahuan masarakat perihal perceraian di pengadilan agama kelas 1A indramayu khususnya dalam perceraian ghaib,dimana masarakat awam masih belum mengetahui prosedur yang sesuai dengan peraturan peraturan perundangan ysng berlaku.
Dalam lapangan hukum perdata,ada berbagai sistem hukum yang berlaku,yaitu sistem hukum eropa kontinental,sistem hukum adat dan sistem hukum islam.dalam ilmu hukum,sistem hukum yang demikian disebut corak hukum pluralitis,yaitu berlakunya lebih dari dua sistem hukum di suatu negara.
Akhir-akhir ini di indramayu khususnya di daerah perkotaan banyak rumah hunian yang berpungsi ganda sebagai rumah kos-kosan namun tidak dibarengi dengan izin pemilmpahan rumah hunian kepada kos-kosan, hal ini menjadi sebuah polemik bagi masyarakat yang akanmelimpahkan rumah hunian menjadi kos kosan haruslah sesuai ijin melalui mekanisme dan instrumen aturan yang berlaku.
Bangsa indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Batik merupakan salah satu produk budaya indonesia, yang dibangun dengan pandangan dasar artistik yang berkembang sesuai dengan tuntunan jaman . Mengingat batik memiliki potensi yang besar tentunya diperlukan perlindungan hak kekayaan intelektual dibidang hak cipta.
Perjanjian ektradisi meberi kemudahan kepada negara-negara yang memiliki perjanjian, dimana perjanjian tersebut untuk menindak,menangkap, dan mengadili pelaku kejahatan di suatu negara yang melarikan diri kenegara lain diluar yuridiksi nasional.
Penerapan hukum positif indonesia serta penerapan asas legalitas pada perkara tindak pidana pemalsuan akta otentik yang di hubungkan pada putusan mahkamah agung nomor 665 k/pid/2013 dengan amar putusan sertamenyuruh memalsukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik di dasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan baik keterangan saksi,keterangan terdakwa dan alat alat bukti yang sah.
Kebijakan pemerintah melalui keputusan memtri keuangan nomor 422/kmk.06/2003 tahun 2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahan reasuransi dalam hal ini memberi suatu jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi tertanggung.
Semakin berkembangnya kebudayaan manusia serta semakin janggihnya dunia teknologi dewasa ini, tidak menjamin kemajuan tersebut akn semakin meningkatkan kesadaran hukum bagi setiap manusia khususnya di indonesia hal ini terbukti masih sering kita mendengar seseorang melakukan perkawinan di bawah tangan yang kemudian seenaknya saja kawin tampa mau bertanggung jawab terhadap istrinya yang pertam…
Perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangt kuat ataumithaqan ghalidian dalam agama islam disebut juga perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang dan laki laki dan perempuan guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak,dengan dasar sukarela dan keridloan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagin hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan keten…
Wewenang kepolisian dalam pasal 15 ayat (1) dalam undang-undang nomor tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara republik indonesia (pasal 4). Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf b memperluas kewenangan pejabat polisi republik indonesia.