Perbuatan yang mengakibatkan terganggunya kehidupan rumah tangga orang lain merupakan perbuatan melanggar hukum (PMH), yang dilakukan seseorang yang dapat menimbulkan kerugian pada kehidupan rumah tangga lain.
Leasing (sewa guna usaha) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal yang diberikan . Mahkamah konstitusi pada tanggal 25 februari 2019 mengeluarkan putusan no 18/PUU-XVII/2019.
Dalam penelitian ini membahas mengenai sua sub masalah yaitu; bagaimana hukum positif mengatur tindak pidana membantu melakukan aborsi, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam membuktikan adanya tindak pidana melakukan aborsi dalam putusan pengadilan negeri.
Lembaga perbankan adalah lembaga yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara, sehingga apabila terdapat suatau masalah pada perbankan suatu negara, maka perekonomian negara tersebut akan menjadi kacau.
Upaya dalam rangka untuk mecapai aspek keadilan aspek penegakan hukum diperlakukan adanya pengkajian kembali terhadap asas-asas hukum nasional yang telah dirumuskan sebelum dengan perkembangan kesadaran masyarakatsaat ini agar hukum dapat berlaku efektif dalam pengaturanya.
Buku termasuk hak kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagimana diamanatkan oleh undang- undang dasar 1945.
Bahwa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur dalam putusan pengadilan negeri subang nomer 07/pid.sus/2018/pn.sbg telah mempertimbangkan bahwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.
Undang-undang yang mengatur kepolisian negara republik indonesia yang berlaku saat ini adalahundang-undang nomer 2 tahun 2002, sebagai pengganti undang-undang nomer 28 tahun 1997 tentang kepolisian negara republik indonesia.
Hukum merupakan alat kontrol yang dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat dalam melakukan suatu perubahan. Tugas hukum adalah menggerakkan tingkah laku masyarakat sesuai dengan keinginan.
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi di tinjau dari undang-undang no 30 tahun 1999, terutama bersangkut paut mengenai kriteria sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi.