Perbuatan melawan hukum adalah sebagaimana yang diatur dalam buku ke-III bab ketiga dalam pasal 1365 sampai 1380 kitab undang-undang hukum perdata perikatan menjelaskan.
Kasus yang dikaji ini bermula suyanto asmita telah melakukan jual beli atas sebidang tanah sawah dan bangunan melalui PPAT fahrudin hamdi melalui kantor pertahanan kabupaten indramayu dan telah terbitsertipikat hak milik atas nama suyanto asmita.
Penelitian ini membahas mengenai pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana penipuan afiliator binary option.
Hukum perjanjian adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
Sistem pemenjaraan dianggap sebagai sistem balas dendam dan tidak sesuai dengan rehabilitas sosial. Karena hal tersebut sistem pelaksanaan bagi pelaku tindak pidana prinsipnya, sanksi yang diberikan adalah sebagai pembinaan, pemberdayaan, dan pendidikan bagi warga negara yang memberikan pelajaran dan pengalaman agar kiranya menjadi sebuah kebaikan dikemudian hari.
Berita hoax sekarang ini sedang marak tersebar di berbagai media.
Tujuan perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, namun dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan di antara keduanya, tidak ada lagi keharmonisan dan selalu ada pertengkaran terus menerus, hal terseut tida…
Penelitian yang berjudul "Implementasi politik hukum rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdes) oleh kepala desa kedokangabus kecamatan gabus wetan kabupaten indramayu dikaitkan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa". Penelitian ini membahas tentang permasalahan yang muncul di desa kedokangabus, dimana rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdes) harus sesuai dengan…
Pada Tahun 1979, Majelis Umum PBB membuat rumusan Konvensi Hak Anak (United Nations Convention on the Rights of the Child) dan akhirnya pada tanggal 20 November 1989 Konvensi Hak Anak mulai diberlakukan.
Badan Permusyawaratan Desa Merupakan Lembaga Perwakilan di tingkat desa yang salah satu fungsinya adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa sebagaimana telah diatur dalam pasal 55 Undang-Undang NOMOR 6 Tahun 2014 tentang Desa.