Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007 TPPO Merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, ata penerimaan seseorang denganancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,pemalsuan, penipuan,penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain tersebut, baik yang d…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamat penulis mengenai tindak dilibatkannya Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu periode 2021-2026 dalam penyelengaraan pemerintah Kabupaten Indramayu.
Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan dalam pasal 2 bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dalam Kopilasi Hukum Islam juga pada Pasal 44 bahwa seseorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
Hak cipta adalah sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual HAK dalam arti luas termasuk Hak Milik Industri, sedangkan dalam arti Hak cipta Seni dan Budaya, sastra dan ilmu pengetahuan.
Hukum waris yang berlaku di indonesia ada tiga yakni : hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris perdata.
Utang seringkali menjadi sumber pendanaan untuk Keperluan usaha atau Keperluan-Keperluan lain yang mendesak.
Penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Wanpresentasi Dalam Perjanjian Pembiyaan Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Di desa Babakan Jaya Kec. Gabus Wetan Berdasarkan Pasal 1328 Kuh Pedata Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu (No: 18/Pdt.G/2022/Pn.Idm.
Tindak pidanan pencurian merupakn gejala sosial yang di hadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan tidak dapat menanggulanginya melainkan hanya mengurangi intensitasnya,perkembangan kejahatan meningkat karena terjadinya kesenjangan sosial atau faktor kemiskinan serta kesadaran hukum oleh masyarakat atau pelaku kejahatan, pencurian dengan pengrusakan adalah termasuk unsur perbuatan pe…
Penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Sebagai Aturan Pelaksana Tentang Peraturan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Gugatan rekonvensi menurut peraturan Perundang-Undang harus di ajukan sesuai dengan dasar hukum gugatan rekonvensi yang di atur dalam pasal 123 a dan pasal 123 b HIR.serta di atur dalam pasal 157 dan pasal 158 RBG.