Text

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PROSES MEDIASI PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 2 TAHYN 2019 TENTANG PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI MEDIASI

---

Mediasi merupakan suatu mekanisme baru yang digunakan dalam menyeselaikan sengketa disharmoni perundang-undangan . Kewenangan tersebut dimiliki oleh Kementrian Hukum Nomor 2 tahun 2019.

---

Availability

Detail Information

Series Title

SKRIPSI 74201

Call Number

1

Publisher

Fakultas Hukum : Program Studi Ilmu Hukum., 2022

Collation

v, 100 hlm, 210x297 mm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

SKRIPSI

Subject(s)

-

Statement of Responsibility

-

File Attachment

---