Pemerintah Daerah Indramayu telah berulang kali mengeluarkan aturan terkait pengupahan. Sayangnya, telah terjadi pengabaian aturan pemerintah oleh pengusaha atau perusahaan yang membayar upah pekerja/buruh di bawah upah minimum.
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau perlindungan hukum terhadap status justice collaborator dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi.