Kebijakan Otonomi yang menjadi aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah melalui penetapan daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ). Mekanisme pentepan dalam hal tidak mendapatkan persetujuan bersama Kepala Daerah dengan DPRD dalam kurun mendapatkan persetujuan bersama kepala daerah.