The purpose of this research is to find out the credit agreement that has been made with an error in calculating the value off the collateral object is categorized as a legal flawed agreement and to now the legal considerations off the supreme court judge in the decision Number: 2581 K/Pdt/2019 on the creadit agreement that has been made white an error in calculating the value of the object gua…
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bagi anak yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bisa dilakukan Diversi yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, proses diversi wajib di upayakan dalam setiap tahapan sistem perad…
Penelitian ini mengkaji tentang taraf sinkronisasi hukum yang melihat pada putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian data kartu kredit.
Penelitian bertujuan untuk pemilik Hak cipta Tari topeng klana Indramayu dan Perlindungan hak cipta tari topeng klana Indramayu dihubungkan dengan undang-undang nomer 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
Surat dakwaan dalam proses pidana adalah dasar hukum bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan persidangan, ia merupakan pedoman bagi proses pembuktian oleh jaksa penuntut umum yang berlanjut dengan surat tuntutan dan merupakan dasar bagi terdakwa dari kedua tahapan tersebut hakim akan menyatakan pendapat tentang kasus yang diperiksa.
Implementasi peran satuan fungi patroli polres Indramayu dalam mencegah tindak pidana eksploitasi anak di kabupaten Indramayu dikaitkan dengan pasal 14 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian.
Jaminan perlindungan dalam hal pertanahan yang saat ini diatur dalam undang-undang pokok Agraria (UUPA). Secara khusus terhadap peraturan mengenai bukti atas kepemilikan tanah sebagaimana telah diatur pada pasal 19 ayat 2 UUPA dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 pasal 1.
Pada 2020, kemiskinan diproyeksi meningkat menjadi 12,4%, maka sekitar 11 juta anak dari rumah tangga rentan berpotensi menjadi pekerja anak. Hal ini merupakan persoalan serius, mengingat pada 2030 sebanyak 70% anak generasi penerus ditargetkan menjadi generasi produktif yang bekerja di sektor sesuai minat masing-masing.
Akibat hukum apabila terjadi kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak tidak dilakukannya prosedur pengukuran tanah terlebih dahulu, maka konsekuensinya adalah pengulangan proses peralihannya atau penggantian sertifikatnya membutuhkan pengaturan terkait dengan konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul akibat pembatalan tersebut.
Untuk menanggulangu timbulnya sertifikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum perlu adanya upaya peranan aktif dari lapisan masyarakat , yaitu masyarakat sipil , instansi pemerintah, dan instansi yang terkait dengan bidang pertanahan serta peranan lembaga penegaj hukum atau badan peradilan. Jika terdapat bukti kepemilikan yang sama terhadap dua sertifikat dengan atu objek yang sama sering…