Terhadap tindak pidana perdagangan orang memang tidaklah muah untuk menegakkan nilai keadilan terfokus pada pemberian restitusi memang sangatlah dilematis disisi lain pemberian restitusi dalam prakteknya tidaklah mudah untuk memberikan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.
Hasil pemelitian menunjukan bahwa tugas kuwu sesuai dengan peraturan daerah kabupaten indramayu nomor 4 tahun 2017 tentang pemerintah desa sudah dilaksanakan sepenuhnya, namun hambatan yang dihadapi kuwu baik secara internal maupun ekternal dapat diatasi dengan kerjasama, koordinasi dan peningkatan kemampuan diri.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang menjadi pisau analisis dari permasalahan hukum yang ada, in caso standarisasi lembaga pemasyarakatan yakni, teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman, dalam teori ini beliau mengatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa cabang-cabang perusahaan milik waralaba, dan perjanjian tersebut adalah perjanjian yang dibuat oleh pewaralaba sehingga isi dari perjanjian tersebut lebih menguntungkan pewaralaba sehingga terwaralaba membutuhkan perlindungan dari peran pemerintah dengan melalui Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba.
Sebagai mana diamanatkan dalam UU desa, pemerintah , pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota turut membantu memberdayakan masarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa.