Penerapan hukum positif indonesia serta penerapan asas legalitas pada perkara tindak pidana pemalsuan akta otentik yang di hubungkan pada putusan mahkamah agung nomor 665 k/pid/2013 dengan amar putusan sertamenyuruh memalsukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik di dasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan baik keterangan saksi,keterangan terdakwa dan alat alat bukti yang sah.
Wewenang kepolisian dalam pasal 15 ayat (1) dalam undang-undang nomor tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara republik indonesia (pasal 4). Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf b memperluas kewenangan pejabat polisi republik indonesia.
TIDAK ADA ABSTRAK
Memberikan keterangan palsu di persidangan.pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya tingkat perbuatan memberikan keterangan palsu yang meningkat dikalangan masyarakat.adapun landasan yuridis mengenai judul penulisan ini tidak lain berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana yakni pasal 242 tentang bemberikan keterang palsu tersebut merupakan kepastian hukum secara konstitusi tertulis…
Hukum acara pidana sebagai hukum pisitif yang berlaku di indonesia,diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana(KUHP).undang undang tersebut,merupakan pengganti hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam hent herziene inlandsch reglement(staatsblad tahun 1941 nomor44) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang…
Penelitian ini menyatakan bahwa tindak pidana 'kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati', pelaku di Pidana berdasarkan pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal tersebut.
Tindak pidana teroris suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di indoneansia.terorisme yang terjadi di indonesia akhir akhir ini memiliki meterkaitan idiologis,sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional.
Surat edaran ditunjukan untuk kalangan umum,akan tetapi di ruang lingkup tertentu surat edaran kapolri yaitu nomor SE/06/X/2015 seluruh anggota polri tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech) yang di tanda tangani dengan lahirnya surat edaran ini tatakala bertentangan dengan pasal 27 ayat undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang menunjukan semakin banyaknya pelanggaran ITE I…
Kemajuan teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi seringkali menimbulkan pelanggaran hak cipta.buku elektronik atau ebook merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta, yaitu undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
Tindak pidana perdagangan orang telah menjdi isu global yang sangat merugikan bagi para korban yang nengalaminya.berbagai paktor penyebab terjadinya tindak pidana ini antara lain ;faktor kemiskinan,rendahnya pemahaman agama, saran utama daripagaya hidup konsumtif dan factor pendidikan yang rendah. sasaran utama dari para trafficker atau calo pencperempuan.ari tenaga kerja pada umumnya berusia …